Teladan Nabi Muhammad dalam Berpolitik
Abdul Aziz*
Bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang istimewa bagi umat Islam, bulan yang sangat ditunggu-tunggu untuk dirayakan. Mengapa demikian? Karena pada bulan ini manusia agung dilahirkan yaitu baginda Nabi Muhammad Saw.
Nabi Muhammad Saw. lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi bertepatan dengan tahun gajah. Dinamakan tahun Gajah karena pada waktu itu terjadi peristiwa penyerangan Ka’bah oleh Abrahah dan tentaranya, namun dengan izin Allah Abrahah dan tentaranya gagal menghancurkan Ka’bah.
Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw. adalah momentum untuk mengenang dan mempelajari akhlak, teladan, dan kepribadian Nabi Muhammad Saw.. Maulid juga dijadikan sarana untuk merefleksikan kecintaan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa manusia pada jalan yang terang dan lurus.
Allah menginformasikan kepada kita semua bahwa Nabi Muhammad Saw. adalah role model yang dapat kita tiru dan ikuti pribadinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al Ahzab (20): 22: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
“Nabi Muhammad Saw. menjadi teladan dalam berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam bidang politik. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang pandai dalam berpolitik, keberhasilan Nabi Muhammad dalam Piagam Madinah dan berbagai macam perjanjian lainnya menjadi bukti bahwa ketika Nabi Muhammad tidak hanya pandai berdakwah namun juga panda berpolitik. Hal ini bisa kita jadikan contoh bagi kita yang sebentar lagi akan menghadapi kontestasi politik dalam momen pilkada 2024.”
Mengingat dunia perpolitikan dewasa ini banyak mendapat kritikan tajam karena dianggap sudah melenceng dari tujuan dan esensi politik itu sendiri. Hal ini diperparah dengan berbagai macam kasus yang menyeruak ke publik, mulai dari perubahan konstitusi, politik dinasti, dan korupsi yang tujuan utamanya hanyalah memperkaya diri sendiri.
Baca Juga: Kematian Tidak Mengenal Waktu: Mengapa Pentingnya Persiapan Diri dalam Islam
Para elite politik sangat masif melancarkan propaganda politik negatif baik di dunia nyata maupun maya. Persoalannya, ambisi politik yang berlebihan seringkali menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan politik, seperti dengan money politic, hoax, dan hate speech.
Berpolitik yang tidak etis ini berdampak pada instabilitas sosial yang menuai konflik dalam masyarakat. Selain itu, Machiavellisme politik menumbalkan moralitas publik dan mencoreng etika politik yang dijunjung tinggi oleh Pancasila dan ajaran Islam.
Hal ini menjadikan citra politik dan politikus menjadi tercoreng dan semakin pudarnya kepercayaan publik terhadap sistem perpolitikan saat ini. Lantas bagaimana seharusnya berpolitik itu?
Nabi Juga Berpolitik
Narasi perjuangan Nabi Muhammad dalam memimpin dan membangun Kota Madinah mengandung nilai-nilai etika politik yang ideal dan relevan untuk diaktualisasikan dalam konteks tahun politik di Indonesia.
Kepemimpinan politik Nabi Muhammad di Madinah selalu mengedepankan keadilan, toleransi, persaudaraan, musyawarah, tanggung jawab, amanah, kejujuran, dan kemaslahatan umat. Orientasi politik yang didahulukan tersebut berlandaskan budi pekerti/akhlak yang mulia Nabi Muhammad dalam membangun komunikasi politik dengan publik.
Saat di Madinah, sangat memungkinkan bagi Nabi Muhammad untuk memposisikan diri sebagai penguasa politik bergelar apapun, termasuk sebagai raja (malik). Namun Nabi Muhammad tidak memikirkan kepemimpinan politik (kerajaan), kepemilikan harta benda, atau kegiatan perdagangan bagi dirinya.
Tujuan yang ingin dicapai Nabi Muhammad adalah menyampaikan risalah agar manusia mau menerima Islam, memberi jaminan keamanan, memberi kebebasan, penegakan akhlak mulia, dan persaudaraan.
Salah satu bentuk dakwah Nabi Muhammad adalah dengan berpolitik. Hal ini bisa kita lihat dari Perjanjian Hudaibiyah (Shulh Al Hudaibiyah) yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan kaum non muslim. Pada mulanya, sikap Nabi Muhammad menerima beberapa klausul yang diajukan kaum non muslim sempat membuat berang para sahabat, tidak terkecuali Umar bin Khattab yang pada waktu itu menunjukkan sikap tidak setuju. Namun, hanya setahun kemudian terbukti bahwa dengan adanya perjanjian damai inilah umat Islam dapat leluasa mengunjungi kota Mekkah dan ini adalah keberhasilan strategi yang dilakukan Nabi Muhammad pada Perjanjian Hudaibiyah.
Bingkai nilai-nilai tersebut, baik entitas Perjanjian Hudaibiyah atau Piagam Madinah membentuk karakter politik yang bersifat demokratis yang menolak segala tindakan pemerintahan yang otoriter. Prinsip musyawarah, amanah, transparansi, dan kejujuran dalam berpolitik menjadi strategi jitu Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat madani yang demokratis.
Merespon carut marut dunia perpolitikan saat ini, di mana tingkat kepercayaan publik sudah mulai pudar, orientasi politik sudah bergeser, dan tujuan politik tidak memihak pada kepentingan rakyat, maka mengikuti politik yang diajarkan Nabi Muhammad adalah solusi terbaik yang dapat kita lakukan demi mengembalikan sakralitas politik itu sendiri.
Kita perlu membumikan nilai-nilai etika politik ala Nabi Muhammad. Hal ini agar setiap aktivitas berpolitik dapat diselenggarakan secara adil, sehat, bersih, dan santun tanpa menumbalkan persatuan dan kerukunan bangsa. Semoga!!!
*Alumni Pesantren Nurul Qur’an Pamulang dan Guru SDI Al Azhar 8
Sumber Bacaan
- Suwanto & Rahmat Hidayat. (2020). Membumikan Etika Politik Islam Nabi Muhammad SAW Periode Madinah dalam Konteks Perpolitikan Indonesia. JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam), 3(2), 124-141
- Abdul Aziz, Chiefdom Madinah Salah Paham Negara Islam, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011
- Muhammad Fethullah Gullen (Penj: Fuad Saefuddin), Cahaya Abadi Muhammad Kebanggaan Umat Manusia, Jakarta: Republika, 2014
